Juni 23, 2021

Berita Update

Beritaindo-news.com | Informasi Berita Terupdate Hari Ini

Pejabat Pertamina Langsung Dipecat Jokowi Soal Pipa

Pejabat Pertamina Langsung Dipecat Jokowi Soal Pipa

Beritaindo – Pejabat Pertamina Langsung Dipecat Jokowi Soal Pipa – Seorang penjabat PT Pertamina (Persero) baru dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dikarenakan adanya pejabat tinggi Badan Usaha Milik Negara ((BUMN) tidak mengikuti aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi “Luhut Binsar Panjaitan”.

“Ada pejabat tinggi dari Pertamina itu langsung dipecat presiden.” Langsung disampaikan Luhut Binsar Panjaitan dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021, Selasa (9/3/2021).

Luhut Binsar Panjaitan tidak mengungkapkan secara spesifik siapa nama pejabat perusahaan Badan Usaha Milik Negara ((BUMN). Alasan dipecat dikarenakan tidak mengikuti regulasi penggunaan tingkat TKDN pada suatu proyek pertamina terutama dalam penggunaan pipa pertamina.

“Pertamina itu ngawur nya minta ampun. Masih impor pipa, padahal sudah bisa dibuat di Indonesia. Bagaimanan itu? tanya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pejabat Pertamina Langsung Dipecat Jokowi Soal Pipa

Aturan TKDN menjadi salah satu cara agar ketergantungan Indonesia pada produk luar negeri tak berkepanjangan. Hal ini sudah dijelaskan pada pasal 54 yakni peningkatan penggunaan barang atau produk dalam negeri bertujuan untuk memberdayakan industri yang ada di dalam negeri dan memperkuat struktur industri. Maka wajar saja jika Jokowi marah.

Luhut Binsar Panjaitan juga sempat mengungkapkan hal tentang dirinya yang tak pernah mengemis agar perusahaan asing berinvestasi di Indonesia. Tidak masalah jika perusahaan asing tidak melakukan investasi di Indonesia. Karena Luhut percaya masih banyak perusahaan hebat di dalam negeri.

“Jadi jika orang bilang dia ini hebat, kalau dia mau pergi, ya pergi saja. Cari yang lain. Banyak yang masih bagus-bagus di republik ini. Jadi kita kerja tim,” terang Luhut.

Dalam Pasal 62 Ayat 1 juga disebutkan bagi pejabat yang melakukan pengadaan barang atau jasa wajib mencantumkan persyaratan produk dalam negeri dalam penyusunan dokumen pengadaan barang atau jasa.

Kemudian pejabat yang bersangkutan yang pengadaan barang atau jasa, dapat meminta penjelasan atau klarifikasi terhadap kebenaran nilai TKDN yang tercantum dalam daftar inventarisasi barang atau jasa produksi dalam negeri. Hal ini bisa diminta kepada Kementerian Perindustrian.

 

Baca Juga : Juventus Kembali Tersingkir di Liga Champions Oleh The Dragons